Beberapa waktu lalu Makassar berhasil meraih piala Adipura untuk ketiga kalinya. Piala Adipura sendiri adalah sebuah penghargaan bagi kota-kota di Indonesia yang dinilai berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.
Hal ini tentunya menambah sederetan prestasi Makassar, baik di level nasional maupun regional. Lalu dengan penghargaan tersebut, apakah ia sudah cukup memadai untuk melabeli Makassar sebagai kota dunia atau yang istilah kerennya, smart city?
Label ini sebenarnya mulai mencuat sejak Mohammad Ramdhan Pomanto atau yang akrab disapa Dani Pomanto menjabat sebagai walikota Makassar. Tidak hanya istilah Makassar smart city, telinga dan mata warga Makassar juga dijejali dengan berbagai jargon nyentrik.
Sebut saja LISA (lihat sampah ambil), MTR (Makassar ta’ tidak rantasa), Makassar sombere’ dan sejenisnya massif digaungkan hingga ke sudut-sudut kota daeng ini. Lalu apa sebenarnya smart city itu?
Berkenalan dengan Konsep Smart City
Secara konseptual, ada beberapa definisi dan indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah kota untuk layak dikatakan sebagai smart city. Misalnya menurut IBM selaku institusi yang pertama kali memproduksi konsep smart city menyebutkan bahwa sebuah kota harus memenuhi setidaknya 6 indikator di antaranya:
- Masyarakat penghuni kota harus cerdas-terdidik (smart people),
- Lingkungan nyaman dan berkelanjutan (smart environment),
- Pertumbuhan ekonomi tinggi,
- Masyarakat sejahtera secara finansial (smart economy),
- Mobilitas masyarakat lancar (smart mobility),
- Masyarakat berbudaya dan hidup berkualitas (smart living), dan
- Tata kelola pemerintahan yang baik, adil, demokratis, partisipatif, akuntabel (smart governance).
Sedangkan dari sumber lain dimana saya mengutip Kompas edisi maret 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengembangkan delapan atribut yang akan diterapkan dalam konsep smart city di kota dan kabupaten Indonesia.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjabarkan indikator dalam konsep smart city tersebut, antara lain:
- Smart development planning,
- Smart green open space,
- Smart transportation,
- Smart waste management,
- Smart water management,
- Smart building, dan
- Smart energy.
Apapun metrik pengukuran smart city, yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana menyesuaikan indikator tersebut berdasarkan pada potensi sebuah kota dan masyarakatnya. Sebab, memoles wajah kota tanpa memahami realitas masyarakatnya, akan berpotensi salah make-up alias tidak efektif.
Apakah Makassar Layak Menyandang Smart City Hari Ini?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya mau mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, ada semacam paradox pembangunan yang saya temui di kota yang pernah berganti nama jadi Ujung Pandang ini.
Di satu sisi, pembangunan fisik seperti pembangunan lorong garden, pengadaan halte bus, peninggian jalan, hingga perbaikan trotoar tengah gencar-gencarnya didorong oleh Pemkot Makassar.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tersebut tidak disertai dengan pembangunan manusianya. Betapa tidak, maraknya aksi pembegalan geng motor, intervensi pak Ogah alias Bampol di tiap tikungan jalan raya, hingga kesemrawutan lalu lintas akibat peningkatan volume kendaraan pribadi tanpa hadirnya transportasi publik yang menunjang.
Dari kenyataan ini, tidak berlebihan jika mengatakan sulit bin mustahil membangun Makassar berbasis smart city jika tidak ditopang dengan kecerdasan masyarakatnya (smart society).
Membangun Smart Society berbasis Paradigma Masyarakat Komunikatif
Secara sosiologis, upaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat adalah aspek yang paling mendasar dan krusial sebelum mewujudkan Makassar smart city.
Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat adalah menciptakan apa yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai masyarakat komunikatif.
Bentuk konkrit dari masyarakat komunikatif yaitu partisipasi warga secara aktif terlibat dalam setiap keputusan atau kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Tidak ada hierarki sosial yang membatasi mereka untuk mengkritik, mengevaluasi atau sekadar menyuarakan aspirasi dari siapapun dan apapun latar belakang mereka.
Namun memang hal tersebut tidak mudah. Ada banyak prakondisi yang perlu mendahului, sebut saja tingkat pendidikan masyarakat, walaupun untuk mematuhi lampu lalu lintas dan membuang sampah pada tempatnya tidak perlu menyandang gelar doktor.
Belum lagi tingkat kesejahteraan yang paling fundamental diselesaikan. Sebab jika yang terakhir ini belum beres, suara-suara alternatif, minoritas yang menghendaki perubahan lebih baik akan tertutup samar oleh suara-suara mayoritas yang sudah terbeli oleh paket sembako dan uang bensin.
