Dalam 1 tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, nyaris tidak ada perubahan positif yang bisa dirasakan (bukan diperhitungkan secara statistik). Yang ada malah regresi, kegaduhan dan tentunya gimmick murahan dari para pembantu presiden (menteri) maupun koalisinya di parlemen.
Kita sering mengeluh tentang kualitas kepemimpinan nasional hari ini, namun jarang kita benar-benar menyadari betapa dalamnya kita terperosok pada perangkap elit politik yang hanya menjadikan pemilu sebagai ajang bagi-bagi kue kekuasaan.
Akibatnya bangsa ini tidak sekadar sedang mengalami krisis figur, kita sedang mengalami degradasi standar. Padahal, Indonesia pernah melahirkan seorang pemimpin dengan kualitas yang bukan hanya melampaui masanya, tapi melampaui rata-rata dunia, sebut saja salah satunya, Mohammad Hatta.
Menakar Standar Intelektualitas Bung Hatta
Kalau meminjam konsep Plato tentang Philosopher King atau “Raja yang Filsuf”, maka tidak berlebihan jika kita menyebut Bung Hatta adalah salah satu sosok yang diimpikan Plato.
Terang, pondasi kepemimpinan Bung Hatta tidak dibangun di atas politik pencitraan baliho atau algoritma media sosial, apalagi sampai harus turun gorong-gorong.
Kepiawaian Bung Hatta dalam memimpin disusun dari tumpukan sekitar 8 ribu judul buku yang ia koleksi, 800 lebih karya tulis yang ia warisi, yang kemudian diringkas dan diterbitkan menjadi 10 buku seri oleh LP3ES.
Ketajamannya dalam berpikir dan bernegosiasi di panggung internasional adalah hasil amalgamasi antara pendidikan Barat (Belanda) yang sistematis dan kritis dengan kecintaannya yang mendalam pada tanah air. Saking cintanya, sampai-sampai ia bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka.
Karya-karyanya, mulai dari urusan ekonomi koperasi, demokrasi hingga filsafat, yang ia telurkan memiliki kedalaman dan keluasan yang setara dengan karya para pemikir era Renaissance.
Kecerdasannya tidak hanya diabadikan dalam buku-buku teks akademik atau ruang-ruang propaganda di pengasingan Banda Neira, tapi sampai terekam di meja penghulu.
Bayangkan buku Alam Pikiran Yunani yang ia tulis dijadikan sebagai mahar pernikahannya dengan Siti Rahmiati Hatta pada 18 November 1945. Ini bukan sekadar romantisme unik, melainkan sebuah pernyataan ideologis, bahwa cinta, keluarga, dan negara harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan.
Barangkali Hatta mengaminkan seruan Michael Foucault bahwa knowledge is power, intelektualitas adalah senjata. Ia menulis “Demokrasi Kita” bukan untuk mencari panggung, melainkan sebagai kritik tajam terhadap syahwat Bung Karno yang ingin menjadi presiden seumur hidup.
Di sini kita melihat bahwa intelektualitas sejati menuntut konsistensi, sebuah barang langka di era saat ini, di mana gelar akademis sering kali hanya menjadi aksesori kekuasaan, bukan kompas moral.
Cukuplah Kisah Sepatu Bally untuk Meyakinkan Integritas Bung Hatta
Dunia telah mencatat kisah ikonik tentang guntingan iklan sepatu Bally, sepatu branded asal Swiss era 1950-an, yang tersimpan di dompet Hatta hingga akhir hayatnya. Apa hubungannya dengan integritas?
Bayangkan, selevel Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tidak mampu membeli sepatu idamannya karena tabungannya selalu habis untuk keluarga atau membantu orang lain, sementara ia menolak mengambil sepeserpun uang yang bukan haknya.
Kisah ini terasa lucu sekaligus tragis jika dikonfrontasi dengan realitas hari ini. Di sebuah negeri wakanda, jangankan sepatu, hukum pun bisa dibeli murah demi memuaskan syahwat kekuasaan para elitnya. Maka, seketika kejujuran & integritas Hatta terdengar seperti dongeng dari planet lain.
Hatta adalah penjaga demarkasi moral antara urusan publik dan privat. Ia melarang keluarganya menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk dirinya sendiri ketika ingin berhaji, ia menolak tawaran Bung Karno atas biaya pesawat dari pemerintah.
Tidak hanya sampai di situ, Ia bahkan pernah mengembalikan sisa uang saku perjalanan dinasnya kepada negara, salah satunya sepulang dari berobat di Belanda.
Hatta paham betul konsekuensi dari mandat rakyat, bahwa memimpin adalah menderita, bukan jadi bancakan kekuasaan untuk merampok negeri.
Maka bisa dipastikan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 adalah bukti bahwa bagi seorang negarawan, prinsip jauh lebih mahal daripada jabatan. Ia lebih memilih menjadi warga biasa yang terhormat daripada menjadi pemegang kekuasaan yang mengkhianati hati nuraninya.
Bagaimana Wajah Pemimpin Hari Ini? Meritokrasi atau Kakistokrasi?
Barangkali Anda sudah sering mendengarkan bahwa kualitas pemimpin adalah cerminan dari kualitas rakyatnya (As your people are, so will your rulers be). Jika kita mengamini premis ini, maka secara tidak langsung kita mengakui kalau kualitas rakyat di masa kemerdekaan jauh melampaui kita hari ini.
Bagaimana mungkin rakyat yang dulu secara statistik masih buta huruf mampu melahirkan dan mendukung pemimpin sekaliber Hatta, dkk, sementara kita yang hari ini dijejali teknologi informasi dan akses sumber daya ekonomi yang melimpah justru sering terjebak dalam pilihan-pilihan pragmatis dan medioker?
Kita hari ini mungkin rata-rata telah melek teknologi, namun moral kompas kita cacat. Celakanya, teknologi informasi justru sering menjadi ruang gema (echo chamber) yang mematikan nalar kritis, membuat kita lebih mudah tergiur oleh politik gimmick daripada politik gagasan.
Apakah kita sedang menuju Kakistokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh warga negara yang paling tidak kompeten atau paling tidak berintegritas?
Mari Kembali Menggugat Standar Pemimpin yang Ideal
Hatta tidak hanya mewariskan sistem ekonomi koperasi atau gagasan demokrasi gotong royong yang khas Indonesia. Ia mewariskan sebuah standar kepemimpinan yang tinggi.
Apakah kita sudah cukup berani untuk kembali menuntut standar kepemimpinan yang tidak biasa-biasa? Jangan sampai karena kita sudah terlalu lama melihat pemimpin yang medioker, standar kita terhadap “pemimpin baik” menurun.
Kita menganggap “pemimpin yang tidak korupsi” atau “pejabat yang cepat tanggap” sudah sangat hebat, padahal itu adalah standar minimum, bukan prestasi.
Maka menengok spion sejarah tentang kisah keteladanan Bung Hatta bukan berarti kita terjebak dalam nostalgia buta. Justru ini adalah upaya untuk mengkalibrasi standar kompas moral bangsa yang katanya besar ini.
Bahwa kita pernah punya pemimpin sekelas dunia, dan itu artinya, DNA bangsa yang unggul itu seharusnya masih ada di dalam diri kita. Masalahnya, maukah kita mengkloningnya hari ini?
